Laporan : Hestiana Ramadhani

Pekanbaru

      PEMERINTAH Provinsi Riau telah menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga menjadi tanggap darurat. Hal ini, menyusul lonjakan tajam jumlah titik api dalam tujuh hari terakhir.

Demikian disampaikan Gubernur Riau, Abdul Wahid saat menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Heryawan serta jajaran Forkopimda Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (22/7/2025).

Langkah percepatan ini diambil khususnya untuk memperkuat upaya penanganan di wilayah Rokan Hilir dan Rokan Hulu, yang saat ini mencatatkan sebaran titik api terbanyak.

“Rokan Hilir dan Rokan Hulu jadi fokus utama. Sebab, peningkatan titik api di dua daerah ini sangat signifikan dan membutuhkan intervensi cepat,” tegas Abdul Wahid.

Dengan status tanggap darurat, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan lebih besar untuk mendapatkan dukungan logistik, personel, dan teknologi dari pemerintah pusat. Selain itu, koordinasi antar sektor juga diperketat agar operasi pemadaman dan pencegahan dapat berjalan lebih terstruktur.

Pada kesempatan ini Abdul Wahid juga menginstruksikan kepada seluruh bupati dan walikota di Riau untuk meningkatkan pengawasan lapangan serta terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dimana, ia juga mengingatkan, “Pembakaran lahan sekecil apapun, dalam kondisi musim kemarau, berpotensi cepat meluas dan menimbulkan bencana.”

Dari 23 kasus karhutla dengan rinciannya antara lain,  1 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Riau dengan 2 tersangka, 1 LP di Polres Indragiri Hilir dengan 1 tersangka, 5 LP Polres Rohil dengan 5 tersangka. Lalu, 7 LP di Polres Rohul dengan 7 tersangka, 1 LP di Polres Pelalawan dengan 1 tersangka, 2 LP di Polres Kuansing dengan 3 tersangka.

Tak hanya langkah teknis, Gubernur Abdul Wahid juga menekankan pentingnya pendekatan kultural guna mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini masih bergantung pada metode pembakaran sebagai cara membersihkan lahan.

Bersama dengan seluruh pemangku kepentingan nasional, Pemprov Riau akan menambah frekuensi patroli udara dan darat, memperluas cakupan modifikasi cuaca, serta menyiagakan seluruh sumber daya untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan warga.***